You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bappeda Tolak Pengembalian Kegiatan Dari SKPD
photo Doc - Beritajakarta.id

Bappeda Tolak Pengembalian Kegiatan dari SKPD

Memasuki semester kedua, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta masih sangat rendah, yakni hanya 20 persen dari Rp 72 triliun. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus menggenjot Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera melakukan percepatan pembangunan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang dikembalikan SKPD ditolak oleh Bappeda.

Saya bilang kalau gitu nanti stafnya bapak (Basuki) semua pulangin kegiatan dong. Enak banget jadi pegawai DKI, tidak kerja tapi dapat gaji

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, ada beberapa kegiatan yang dikembalikan SKPD namun ditolak. Sebab jika semua kegiatan dikembalikan, maka SKPD tidak melakukan pembangunan tahun ini. Dirinya justru menyindir kinerja SKPD yang tetap mendapatkan gaji, namun tidak bekerja dengan mengembalikan kegiatan kepada Bappeda.

APBD Perubahan Disahkan Akhir Juli

"Banyak yang minta pulang (kegiatannya) tapi kita tidak mau. Saya bilang kalau gitu nanti stafnya bapak (Basuki) semua pulangin kegiatan dong. Enak banget jadi pegawai DKI, tidak kerja tapi dapat gaji," kata Andi di Balaikota, Selasa (1/7).

Andi mencontohkan, kegiatan yang ditolak untuk dikembalikan, seperti pekerjaan penanaman pipa untuk penyediaan air bersih di Jakarta yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pasalnya telah disediakan anggaran sebesar RP 100 miliar untuk kegiatan tersebut. Terlebih saat ini, public privat partnership (PPP) tengah disusun. "Kalau besok PPP ditandatangani, siapa yang mau kerjakan," ucapnya.

Namun diakui Andi, ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan untuk dikembalikan, seperti pembelian bus Transjakarta, rehabilitasi sekolah, serta pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Pasalnya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikerjakan.

"Sudah tidak sempat lagi, jadi nanti akan diserahkan kepada pihak swasta atau BUMD, agar pembangunan bisa lebih cepat," jelasnya.

Dikatakan Andi, meski pekerjaan akan lebih cepat, penyerahan pembangunan kepada BUMD dinilai kurang baik. Karena berarti SKPD tidak bekerja dengan baik. "BUMD itu lebih cepat. Tapi itu tidak baik. Dalam keadaan darurat ini, mungkin bisa saja. Tahun depan sistemnya harus kita ubah," katanya.

Menurut Andi, penyerapan anggaran yang masih rendah ini, karena hampir semua kegiatan tertahan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa. Terlebih saat ini SKPD harus melengkapi dokumen terlebih dahulu, agar lelang bisa dilakukan.

"SKPD mestinya lebih siap karena tiap tahun dia kerjakan. Yang dia ganti kan hanya kwitansinya. Ya dulu kan masukin pengumuman lelang, dokumennya nyusul disiapin. Di ULP-kan tidak boleh seperti itu," pungkasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33479 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye14722 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

    access_time11-11-2026 remove_red_eye8269 personDessy Suciati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5747 personFakhrizal Fakhri
  5. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye5670 personBudhi Firmansyah Surapati